Dibuat oleh Iqbal Dhikri Ramadhani
Kebijakan Pengelola Keuangan
A. Memahami Kebijakan pengelolaan Keuangan
Kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan sesuai yang direncanakan
1. Sumber Keuangan
Sumber keuangan yang berada dilingkungan organisasi di peroleh melalui tiga macam yaitu
a. Pemerintah
b. Bantuan
c. Milik Perorangan
2. Perencanaan Pengelolaan Keuangan
Adalah suatu panduan yang disusun guna meraih pencapaian tujuan dan membantu peningkatan nilai perusahaan suatu organisasi
3. Fungsi Pengelola Keuangan
a. Dalam kurun waktu tertentu diadakan pengoptimalan berbagai perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan
b. Dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan perlu meminimalisir terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan dikemudian hari
c. Adanya ketersediaan dana yang cukup trencana, dan dapat dialokasikan dengan maksimal
d. Penciptaan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik
4. Evaluasi dan Analisis Perencanaan Keuangan
a. Pembiayaan Perusahaan (Corporate Financing)
Ketika perusahaan baru didirikan pembiayaan pengeluaran jangka pendek maupun jangka panjang dipenuhi oleh modal awal dari pemilik dan kemampuannya dalam menghasilkan laba
b. Pengeluaran atau Pembiayaan Dana Perusahaan
Dikelompokkan pengeluaran ke dalam pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang
1) Pendanaan Jangka Pendek ( Short Term/ Operatinge Expenditures)
2) Pendanaan jangka panjang ( Long Term/ Capital Expenditures)
c. Penganggaran Modal ( Capital Budgeting)
Penganggaran modal digunakan untuk melakukan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal. Misal membeli peralatan baru agar dapat memperkenalkan produk baru atau memordernisasi fasilitas pabrik.
Anggaran pendapatan dan belanja
1. Penyusunan anggaran belanja Anggaran adalah rencana keuangan yang berisi taksiran atau perkiraan tentang jasa, jumlah biaya atau uang yang diperlukan dan tentang sumber sumber keuangan yang dapat menutup kebutuhan uang tersebut.
a) sistem anggaran
Dengan adanya anggaran akan menghindari pemborosan uang, sehingga terciptalah pedoman penggunaan uang dengan harapan hasil yang maksimal.
b) sistem anggaran
Sebuah organisasi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yaitu organisasi kenegaraan, organisasi perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan atau sosial.
c) tipe tipe anggaran
Organisasi yang bukan perusahaan bentuk anggaran nya bersifat tetap, artinya ada yang telah ditentukan dalam anggaran itu tak boleh di lampau. Apabila itu kurang, harus diajukan anggaran tambahan.
Adapun tipe tipe anggaran belanja,
1. Tipe legeslatif (disusun oleh panitia badan perundang undangan berdasarkan permohonan permohonan akan dana dari cabang eksekutif)
2. Tipe dewan atau komisi (digunakan pada pemerintah negara dari kota praja disusun oleh satu dari dua jalan)
3. Tipe eksekutif (suatu biro anggaran belanja atau departemen keuangan mengadakan pembicaraan pembicaraan mengenai permohonan permohonan anggaran belanja dari semua badan eksekutif)
d) jenis jenis anggaran
1. Line item budgeting (penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan darimana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan)
2. Incremental budgeting (sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama taun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang)
3. Planning programming budgeting sistem (suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai satuan yang bulat dan tidak akan terpisah pisah, dan didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang akan timbul)
4. Zero based budgeting (merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan dengan apa yang telah dilakukan di masa lalu)
5. Performance budgeting (sistem pengajaran yang berorientasi pada "output" organisasi yang berkaitan dengan visi misi dan rencana strategis organisasi)
6. Medium team budgeting framework (suatu kerangka strategi kebijakan tenang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non departemen)
e) sifat rancangan anggaran
1. bertanggung jawab dan bulat
2. Fleksibilitas
3. Dapat dipercaya
4. Terjamin
f) asas penyusunan anggaran
1. Asas universalitas
2. Asas keseimbangan
3. Asas perincian anggaran
2. Penetapan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran
a) penetapan anggaran
Menurut pariata westra (1980:30) bentuk penetapan anggaran yang paling baik adalah perincian pada usul anggaran, tetapi ketetapan anggaran bersifat bulat atau utuh.
b) pelaksanaan anggaran
1. Pelaksanaan anggaran
a. Prosedur beban tetap, yaitu dana anggaran tidak boleh digunakan membayar sesuatu tagihan sebelum tagihan itu dapat dipastikan jumlahnya.
b. Prosedur tambahan sementara, yaitu suatu instansi sebelum bekerja sudah dapat menerima uang anggaran lebih dulu.
2. Penyusunan keuangan negara
a. Adminiftratief beheer (meliputi hak menguasai atau hak mengotorisasi dan hak perintah membayar uang dan menagih uang)
b. Compatabel beheer (pengurusan yang berhubungan dengan kewenangan menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang negara)
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
Kegiatan ini dapat berjalan dengan melakukan kegiatan pembukuan anggaran dari segala aktivitas penggunaan dana anggaran.
1. Pengertian pembukuan
Yaitu pola perbuatan yang kedua yang harus dilakukan dalam proses administrasi keuangan supaya tercapai hasil yang maksimal secara efisien dalam penggunaan uang untuk membiayai proses penyelenggaran tujuan.
2. Ciri ciri pembukuan yang wajar
a) penghasilan dan biaya harus difungsionalkan
b) pembukuan itu harus disusun oleh unit unit organisasi
c) haruslah bertepatan waktunya dalam hubunganya dengan pembagian dana dana anggaran belanja.
3. Kegunaan pembukuan
a) sebagai alat untuk pencegah menyalah gunaan uang.
b) dapat mencegah pemborosan dan ketidak efisienan dalam pembiayaan
c) sebagai alat untuk mencegah kehilangan anggaran.
d) alat untuk melakukan repressive verivicatie
e) untuk melengkapi ketatalaksanaan dengan alat alat untuk menjalankan pengawasan intern
f) untuk memberi laporan keatasannya
Sumber 1 : buku LKS Otomatisasi Tatakelola Keuangan (kurikulum 2013 KI-KD 2017)
Penerbit : CV. Putra Nugroho
Penulis : Anggrahini Desi S.E
Sumber 2 : buku paket Otomatisasi Tatakelola Keuangan (kurikulum 2013 revisi 2017)
Penerbit : Yudhistira
Penulis : Muftias Anis S.E
Pada tahun 2018
Dibuat oleh Iqbal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar